Sharing Materi Perkuliahan Sarjana dan Pascasarjana: Mengenai materi Akuntansi, Ekonomi, Sistem Informasi, Teknik Informatika, Informasi Teknologi dan Pengetahuan Umum

Breaking

Sabtu, 12 Agustus 2017

Kasus Fraud: Laporan Keuangan Ganda Bank Lippo, Informasi Yang Menyesatkan

Artikel ini disusun oleh: Briyan Efflin Syahputra 

NB: Untuk mendapatkan artikel ini dalam bentuk file PDF, silahkan klik link di bawah ini:

KASUS FRAUD
“Laporan Keuangan Ganda Bank Lippo, Informasi Yang Menyesatkan”

A.    Profil Singkat Bank Lippo
Bank Lippo merupakan Bank yang lahir atas merger dari Bank Perniagaan Indonesia dan Bank Umum Asia. Bank ini secara resmi beroperasi atas nama Bank Lippo pada tahun 1948 yang dipimpin oleh Mochtar Riady. Cikal bakalnya lahirnya Bank ini diawali ketika Mochtar Riady membeli sebagian saham di Bank Perniagaan Indonesia. Lahirnya Bank ini juga merupakan cikal bakal terbentuknya Grup Lippo. Akan tetapi pada tahun 2008, nama Bank Lippo secara resmi akan hilang dari perbankan nasional, dikarenakan Bank ini telah merger dengan Bank Niaga. Akibatnya nama Bank Lippo akan dihilangkan dan menjadi Bank CIMB Niaga (Detik, 2008; Kompas, 2008). Adanya merger ini diawali ketika Khazanah sebagai pemiliki mayoritas CIMB Groups Holdings mengakuisisi kepemilikan mayoritas Bank Lippo pada tanggal 30 September 2005, yang kemudian seluruh kepemilikan saham ini beralih tangan menjadi milik CIMB Group. Sebagai bentuk patuhnya CIMB Group pada Single Presence Policy (SSP) akhirnya secara resmi Bank Lippo di merger dengan Bank Niaga (CIMB Niaga, 2017).

B.     Ringkasan Kasus “Laporan Keuangan Ganda Bank Lippo”
Pada tanggal 28 November 2002 Bank Lippo mempublikasikan laporan keuangannya untuk periode per 30 September 2002. Pada publikasi tersebut, tercatat bahwa total aktiva yang dimiliki oleh Bank Lippo per 30 September 2002 sebanyak Rp 24 triliun dengan laba bersih sebanyak Rp 98 miliar. Selain itu pada publikasi tersebut, pihak manajemen Bank Lippo juga menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut telah di audit dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, permasalahan dan keanehan muncul ketika adanya perbedaan isi laporan keuangan Bank Lippo untuk periode per 30 September 2002 yang dilaporkan Bank Lippo kepada Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tanggal 27 Desember 2002 dengan laporan keuangan yang sebelumnya telah dipublikasikan sendiri oleh pihak Bank Lippo. Berdasarkan laporan yang terdapat di BEJ, total aktiva yang dimiliki oleh Bank Lippo berubah menjadi Rp 22,8 triliun (turun Rp 1,2 triliyun). Selain itu, ternyata Bank Lippo harusnya mencatat kerugian sebesar Rp 1,3 triliun, yang awalnya berdasarkan publikasi dari pihak Bank Lippo, perusahaan tersebut tercatat memperoleh laba (Tempo, 2003b). Munculnya laporan keuangan ganda ini langsung ditanggapi oleh pihak KAP yang mengaudit LK Bank Lippo yaitu Ernst and Young, Sarwoko dan Sanjaya. Menurut KAP tersebut, laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Bank Lippo tanggal 27 November 2002 tersebut merupakan LK yang belum selesai diaudit oleh KAP tersebut, hanya LK yang dilaporkan ke BEJ yang telah diaudit (Tempo, 2003b).
Berdasarkan kejadian tersebut, pihak Bank Lippo berdalih, penyebab adanya perbedaan tersebut dikarenakan terjadinya penurunan nilai agunan yang diambil alih (AYDA) yang awalnya Rp 2,393 triliun turun menjadi Rp 1,42 triliun. Penurunan aset ini juga berdampak pada nilai capital Adequacy Ratio (CAR) yang turun menjadi 4,23% (awalnya 24,77%). Akan tetapi, alasan yang diberikan oleh pihak Bank Lippo tersebut dibantah oleh beberapa pihak. Beberapa pihak menduga bahwa Bank Lippo telah melakukan manipulasi laporan keuangan secara sengaja. Hal ini dibuktikan dengan melihat aset agunan yang dimiliki Bank Lippo. Agunan yang dijadikan aset oleh Bank Lippo tersebut ternyata merupakan aset yang berasal dari Grup Lippo, yaitu PT Bukit Sentul Tbk; PT Lippo Karawaci Tbk; PT Lippo Securities Tbk; PT Panin Insurance Tbk; PT Lippo Cikarang Tbk; dan PT Hotel Prapatan (Sumantyo, 2003). Atas kasus ini BEJ, meminta Bank Lippo untuk mengadakan paparan publik (paling lambat 15 Januari 2003). Paparan tersebut berisikan pernyataan/penjelasan pihak Bank Lippo terkait adanya laporan keuangan ganda Bank Lippo Per 30 September 2002 dan menjelaskan kinerja keuangan perusahaan hingga periode 31 Desember 2002 (Tempo, 2003b).

C.    Penyelesaian Kasus Oleh Pihak Berwenang
Bank Lippo telah terbukti melakukan kecurangan dengan mempublikasikan laporan keuangan yan menyesatkan bagi publik. Atas perbuatan tersebut, Badan Pengawas Pasar Modal (Bappepam) memutuskan untuk memberikan peringatan yang keras untuk pihak Bank Lippo dan memberikan sanksi administratif bagi Bank Lippo tersebut (Tempo, 2003a). Sanksi Administratifnya yaitu pihak Bank Lippo harus membayarkan denda ke kas Negara sebesar Rp 2.500.000.000 saja (Tempo, 2003c). Selain itu Bappepam juga mewajibkan pihak manajemen Bank Lippo untuk  menyerahkan laporan kemajuan (progress report) pada BEJ seminggu sekali di mulai tanggal 24 Febuari sampai dengan keluarnya laporan keuangan tahunan auditan tahun 2002.
Bappepam tidak hanya memberikan sanksi kepada pihak Bank Lippo saja, akan tetapi Bappepam juga memberikan sanksi berupa denda kepada KAP Ernst and Young, Sarwoko dan Sanjaya selaku KAP yang bertanggung jawab atas audit Laporan Keuangan Bank Lippo pada periode tersebut. Pihak KAP tersebut diwajibkan untuk membayar denda ke kas Negara hanya sebesar Rp 3.500.000 saja (Tempo, 2003c). Pemberian sanksi kepada KAP ini dikarenakan KAP ini dianggap lalai menjalankan tugasnya sebagai pihak yang memeriksa laporan keuangan Bank Lippo pada periode tersebut, sehingga menyebabkan adanya laporan keuangan ganda tersebut yang berdampak pada penyesatan informasi pada publik.

D.    Analisa Kasus
1.      Analisis Penyebab
Berdasarkan data yang telah dijelaskan pada ringkasan kasus di atas, dapat dilihat bahwa pihak Bank Lippo sudah tampak sekali melakukan tindakan manipulasi laporan keuangan, dapat terlihat adanya perbedaan isi laporan keuangan yang awalnya mereka publikasikan secara mandiri dengan laporan keuangan yang di laporkan di BEJ. Manipulasi yang paling terlihat adalah pihak Bank Lippo dengan sengaja memanipulasi data aktiva dan labanya, yang mana di keduanya mengalami peningkatan cukup signifikan dibanding dengan data yang sebenarnya.
Pada dasarnya perusahaan yang melakukan tindakan manipulasi laporan keuangan, terutama memanipulasi untuk meningkatkan nilai pos tertentu ditujukan agar perusahaan tersebut “terlihat memiliki kinerja yang baik di hadapan pihak eksternal” padahal tidak. Dampaknya biasanya pada peningkatan harga saham ataupun untuk memikat hati pihak eksternal seperti investor untuk menginvestasikan dananya melalui pembelian saham. Contoh lainnya adalah agar dimudahkan untuk memperoleh suntikan dana dari pihak kreditur. Tidak menutupi bahwa tujuan awal atau penyebab pihak manajemen tersebut melakukan manipulasi tersebut guna untuk memperoleh keuntungan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terutama untuk memikat para calon investor untuk segera menanamkan saham pada Bank Lippo, terlebih lagi pada publikasi laporan keuangan yang dilakukan secara mandiri oleh Bank Lippo tersebut, menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut telah di audit dan mendapatkan opini WTP (padahal belum di audit). Dengan diperolehnya opini WTP pada perusahaan tersebut berarti telah menunjukan bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun secara wajar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku, yang artinya laporan keuangan Bank Lippo bebas dari berbagai praktik ilegal terlebih lagi fraud. Tentunya dengan diperoleh opini WTP tersebut, turut berperan penting untuk memikat hari para investor untuk investasi pada Bank Lippo.
Praktik manipulasi yang dilakukan oleh pihak Manajemen Bank Lippo tersebut, juga telah menunjukan bahwa pihak manajemen juga turut melakukan tindakan/praktik manajemen laba. Menurut Herawaty (2008) manajemen laba merupakan tindakan judgement dalam laporan keuangan yang dapat merubah laporan keuangan yang akhirnya dapat menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Contohnya pada kasus ini terlihat pada laba pe 30 September 2002 yang seharusnya mengalami kerugian sebesar Rp 1,3 triliun, kemudian diganti oleh pihak manajemen dengan memperoleh laba bersih sebanyak Rp 98 miliar. Padahal manajemen laba yang dilakukan tersebut bertujuan negatif yang dapat merugikan banyak pihak. Praktik manajemen laba ini tentunya terkesan negatif, karena pihak manajemen Bank Lippo melakukannya untuk menarik banyak investor agar menanamkan dananya pada Bank Lippo.
Secara keseluruhan, menurut penulis penyebab utama munculnya kasus ini dikarenakan lemahnya implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada manajemen Bank Lippo. Jika implementasi GCG Bank Lippo terlaksana dengan baik, maka kasus manipulasi laporan keuangan yang terjadi pada Bank Lippo ini tidak akan terjadi/dapat dihindari. Hal ini dikarenakan menurut Guna dan Herawaty (2010) pada dasarnya tujuan dengan dilaksanaknnya GCG ini bertujuan untuk membuat berbagai/serangkaian mekanisme yang dapat mencegah dan membatasi asimetri informasi, termasuk contohnya adalah manajemen laba.
Dalam pelaksanaannya, GCG dilaksanakan dengan 5 prinsip utama, antara lain akuntanbilitas, transparansi, responbility, indepedensi, dan keadilan. Berkaitan dengan kasus yang melanda Bank Lippo ini, terlihat bahwa perusahaan ini telah melanggar 2 prinsip dari GCG tersebut, yaitu transparansi dan responsibility. Prinsip transparansi menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya perusahaan harus menyampaikan setiap informasi dengan jelas, akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan tentunya tidak menyesatkan. Informasi yang dimaksud termasuk informasi yang terdapat pada laporan keuangan di sebuah perusahaan. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip responsibility ialah suatu organisasi dalam pelaksanaan setiap kegiatan/operasional harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Berkaitan dengan kasus ini, apabila pihak manajemen Bank Lippo sepakat dan berkomitmen untuk melaksanakan GCG dengan baik, maka kasus manipulasi laporan keuangan ini dapat terhindarkan. Hal ini dikarenakan, dalam pelaksanaanya jika pihak manajemen menjalankan dengan baik GCG-nya, maka tentunya pihak manajemen akan senantiasa mengawasi/mengontrol pembuatan Laporan Keuangan agar sesuai dengan aturan/standarnya (pelaksanaan prinsip transparansi dan responbility). Sehingga dapat dipastikan salah satu penyebab utama adanya kasus manipulasi laporan keuangan ini terjadi dikarenakan lemahnya dalam pelaksanaan GCG pada manajemen Bank Lippo.

2.      Analisis Dari Perspektif Hukum
            Akhir dari perjalanan kasus yang menimpa Bank Lippo ini yaitu Bank Lippo terbukti bersalah dikarenakan adanya kasus laporan keuangan ganda ini. Atas kasus ini, Bappepam selaku lembaga yang berwenang memutuskan bahwa Bank Lippo hanya akan mendapatkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 2.500.000.000.
            Menurut penulis, sanksi yang diterima oleh Bank Lippo tidak tepat. Melihat fakta dari kasus ini, secara jelas bahwa pihak manajemen Bank Lippo telah terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan dan membuat pernyataan bahwa laporan keungan tersebut telah di audit (padahal belum), yang berdampak pada penyesatan informasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Atas fakta tersebut, sudah dapat dilihat bahwa kasus ini telah melanggar Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, yang berarti kasus ini tergolong sebagai kasus pidana bukan hanya tergolong pelanggaran administrasi saja. Pasal 93 tersebut berbunyi: Setiap Pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan :
  • Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau
  • Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.

Dampak dengan pelanggaran Pasal 93 tersebut ialah pihak yang melakukan tindakan penyesatan informasi tersebut (dalam hal ini Bank Lippo) seharusnya mendapatkan sanksi pidana berupa kurungan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000. 

E. Dampak Kasus
Adapun dampak dari kasus ini antara lain:
  1. Menambah deret panjang kasus skandal manipulasi laporan keuangan yang berakibat turunnya kepercayaan publik atas Perusahaan Publik, terutama atas kinerja akuntan dan auditor yang terlibat. 
  2. Merugikan investor yang mendapatkan informasi menyesatkan atas Laporan Keuangan Bank Lippo tersebut (yang dipublikasikan oleh pihak Bank Lippo di Media Massa), terlebih lagi investor yang telah membeli saham tersebut. Hal ini dikarenakan setelah mencuatnya kasus laporan keuangan ganda tersebut, harga saham Bank Lippo mengalami penurunan yang drastis, dan hal ini tentunya menyebabkan kerugian bagi investor-investor tersebut. 
  3. Sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, menunjukan masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Tentunya ini berdampak pada kepercayaan publik atas kinerja para penegak hukum di Negara ini yang masih takut dengan beberapa pihak yang berkuasa di Negara ini. Diketahui bahwa terdapat pihak yang dianggap “orang kuat” yang menjadi komisaris di Bank Lippo, sehingga membuat takutnya para penegak hukum tersebut dalam menegakan keadilan.

F. Kesimpulan
            Kasus manipulasi laporan keuangan yang terjadi pada Bank Lippo ini pada dasarnya dapat dihindarkan untuk tidak terjadi, ketika pihak manajemen Bank Lippo tersebut telah berkomitmen untuk menjalankan konsep GCG dengan baik. Selain itu Peran akuntan sebagai pihak yang menyusun laporan keuangan tersebut tentunya juga akan sangat membantu dalam pencegahan kasus fraud seperti ini. Peran yang dimaksud adalah para akuntan tersebut seharusnya dalam pelaksanaan profesinya harus sesuai dengan kode etik profesinya, sehinga ketika menemukan adanya pihak tertentu yang ingin melakukan melakukan praktik fraud seperti pada kasus ini, akuntan yang bertanggung jawab harusnya dapat menolak untuk tidak melakukan hal tersebut (karena melanggar kode etik). Dan jika pun akuntan tersebut mendapatkan tekanan oleh dari pihak tertentu, para akuntan tersebut dapat melakukan tindakan whistle-blowing dengan melaporkannya kepada pihak direksi ataupun komisaris perusahaan, bahkan dapat di laporkan kepada pihak eksternal yang berwenang. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya berabagi praktik fraud di sebuah organiasasi. Whistle-blowing sendiri jika didefinisikan ialah tindakan pegawai (atau mantan) untuk mengungkapkan berbagai tindakan ilegal atau tidak etis kepada pihak manajemen puncak atau kepada pihak eksternal yang berwenang maupun kepada publik (Bouville, 2007).
            Melalui kasus ini, kita juga dapat dilihat betapa pentingnya makna dari “laporan auditor” yang dijadikan sebagai lisensi bahwa sebuah laporan keuangan telah diaudit oleh pihak yang berwenang. Dampak jika suatu organisasi mengabaikannya adalah dapat dilihat dari kasus ini, apabila suatu organisasi mengakui telah di audit, akan tetapi pada kenyataannya tidak, maka hal ini dapat dianggap sebagai kesalahan serius karena berpotensi untuk menyesatkan publik. Selain itu, kasus ini juga menunjukan bahwa masih lemahnya penegakan hukum pada Negara Indonesia. Sekuat apapun bukti yang dikumpulkan, tidak akan berpengaruh jika pihak yang dijadikan pelaku tersebut memiliki kuasa untuk membuat hukum berpihak padanya. Maka harapan kedepannya, Negara ini perlu berbenah diri, terlebih lagi berkaitan dengan penegakan hukum, guna untuk menegakan keadilan. Dan hal ini akan berdampak pada kembalinya kepercayaan publik pada penegakan hukum di Indonesia.

REFERENSI
Bouville, M. (2007). Whistle-blowing and Morality. Journal of Business Ethics, 81(3), 579–585.

CIMB Niaga. (2017). Sejarah Perusahaan CIMB Niaga. Diambil 10 Agustus 2017, dari https://www.cimbniaga.com/in/about-us/index.html

Detik. (2008). Bank Lippo Lenyap, CIMB Niaga Dikibarkan. Diambil 11 Agustus 2017, dari https://finance.detik.com/moneter/1030154/bank-lippo-lenyap-cimb-niaga-dikibarkan-

Guna, W. I., & Herawaty, A. (2010). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Independensi Auditor, Kualitas Audit dan Faktor Lainnya Terhadap Manajemen Laba. Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 12(1), 53–68.

Herawaty, V. (2008). Peran Praktek Corporate Governance Sebagai Moderating Variable dari Pengaruh Earnings Management Terhadap Nilai Perusahaan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 10(2), 97–108.
Kompas. (2008). Lippo Niaga Jadi CIMB Niaga. Diambil 10 Agustus 2017, dari http://nasional.kompas.com/read/2008/11/03/10152216/lippo.niaga.jadi.cimb.niaga.

Sumantyo, R. (2003). Kasus Bank Lippo dan Degradasi Kepercayaan Publik. Diambil 8 Agustus 2017, dari http://www.suaramerdeka.com/harian/0302/24/eko1.htm

Tempo. (2003a). Bapepam: Skandal Lippo Adalah Kasus Pidana. Diambil 7 Agustus 2017, dari https://m.tempo.co/read/news/2003/03/11/0565210/bapepam-skandal-lippo-adalah-kasus-pidana

Tempo. (2003b). Bapepam Periksa Kantor Akuntan Publik Bank Lippo. Diambil 7 Agustus 2017, dari https://m.tempo.co/read/news/2003/02/03/0562286/bapepam-periksa-kantor-akuntan-publik-bank-lippo

Tempo. (2003c). BEJ Anggap Kasus Laporan Keuangan Bank Lippo Selesai. Diambil 7 Agustus 2017, dari https://bisnis.tempo.co/read/news/2003/03/18/0566701/bej-anggap-kasus-laporan-keuangan-bank-lippo-selesai

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Indonesia.

1 komentar:

  1. Silahkan di klik Anak HITS 2018 biar kami ga ketinggalan zaman di tahun yang trend ini

    BalasHapus